Manchester City kini menghadapi tekanan besar dari klub-klub rival di Premier League agar menerima sanksi berat setelah dinyatakan bersalah atas lebih dari 100 pelanggaran aturan keuangan. Sejumlah eksekutif klub top Inggris menilai degradasi ke Championship selama satu musim tidak akan cukup untuk mencerminkan besarnya pelanggaran yang dilakukan City. Tuntutan ini muncul di tengah proses hukum yang masih bergulir dan belum mencapai putusan akhir.
Kasus ini mencuat setelah komisi independen menemukan bahwa City menjalankan skema pendanaan terselubung dan kesepakatan komersial palsu yang membuat pendapatan mereka menggelembung secara artifisial hingga £900 juta antara 2009 dan 2018. Proses banding dan sidang sanksi diperkirakan baru selesai pada akhir Januari tahun depan, sehingga masa depan City di kompetisi teratas Inggris masih belum pasti. Tekanan terkait sanksi Manchester City pun semakin menguat seiring terbitnya keputusan inti komisi.
Rincian Pelanggaran dan Temuan Komisi
Komisi independen menyatakan City bersalah atas sebagian besar dari 115 pelanggaran aturan yang didakwakan. Temuan itu menyoroti adanya skema pendanaan terselubung dan kesepakatan komersial palsu yang memungkinkan klub menggelembungkan pemasukan secara tidak wajar. Menurut komisi, tanpa pendapatan yang digelembungkan tersebut, City akan melanggar batas pengeluaran Premier League dan Uefa di beberapa musim.
Skala pelanggaran yang diungkap komisi disebut belum memiliki preseden yang sebanding. Oleh karena itu, komisi memiliki ruang luas untuk memilih sanksi, mulai dari pengurangan poin, embargo transfer, hingga ekspulsi dari Premier League. Semua opsi itu masih terbuka sebelum sidang sanksi digelar.
City sendiri membantah seluruh tuduhan. Klub menegaskan bahwa mereka “tidak bersalah atas tuduhan yang dibuat Premier League” dan mengklaim memiliki bukti tak terbantahkan yang mendukung semua posisi mereka dalam kasus ini. Pembelaan itu akan menjadi bagian dari proses banding yang sedang berjalan.
Kronologi dan Proses Hukum yang Berlarut
Investigasi terhadap City dimulai hampir delapan tahun lalu, menjadikannya salah satu kasus terpanjang dalam sejarah Premier League. Komisi independen baru merilis keputusan inti pada Selasa setelah melalui prosedur banding, dan City sebelumnya berhasil menunda publikasi keputusan tersebut. Penundaan ini menunjukkan betapa alotnya proses hukum yang melibatkan klub dengan sumber daya besar.
Aturan baru Premier League yang diperkenalkan musim ini mengatur bahwa sidang banding harus selesai dalam 12 minggu setelah batas waktu pengajuan pada Jumat. Panel kemudian diberi waktu tambahan 30 hari untuk menyampaikan putusan, sehingga keputusan diharapkan tercapai pada akhir Januari tahun depan. Sidang sanksi kemungkinan berlangsung bersamaan, tetapi hasilnya tidak akan dipublikasikan sampai banding selesai.
City masih dapat memperlambat proses lebih jauh dengan berargumen bahwa aturan waktu dipercepat tidak seharusnya berlaku karena pelanggaran mereka bersifat historis. Klub juga berpotensi mengajukan banding atas sanksi yang nantinya dijatuhkan komisi. Semua opsi hukum ini membuat penyelesaian kasus semakin tidak pasti.
Tekanan Rival dan Potensi Gugatan Hukum
Klub-klub rival tidak memiliki keterlibatan langsung dalam proses pemberian sanksi, tetapi ketidakpuasan mereka menunjukkan sulitnya posisi yang dihadapi Premier League. Banyak klub menuntut hukuman yang jauh lebih berat daripada degradasi satu musim. Seorang sumber klub menyatakan bahwa degradasi ke Championship selama satu musim tidak akan cukup dan komisi harus memberikan hukuman yang proporsional dengan kecurangan bertahun-tahun yang disengaja, sekaligus menimbulkan efek jera.
Klub-klub juga melobi agar seluruh proses hukum rampung sebelum musim berakhir. Mereka khawatir sanksi yang terlalu ringan atau berlarut-larut akan merusak integritas kompetisi. Tekanan ini menempatkan Premier League di posisi sulit karena harus menyeimbangkan penegakan aturan dengan stabilitas liga.
Selain sanksi, Premier League berupaya mencegah gelombang gugatan hukum dari rival yang menuntut kompensasi finansial. Burnley mendapat £35 juta dalam sidang arbitrase tahun ini setelah menuntut Everton atas pelanggaran aturan keuntungan dan keberlanjutan (PSR) yang mereka klaim menyebabkan degradasi pada akhir musim 2021-22. Keputusan itu menjadi preseden bagi klub yang ingin menuntut kompensasi setelah pelanggaran regulasi.
Manchester United, Arsenal, Tottenham, dan Liverpool telah menyatakan hak mereka untuk menggugat City jika terbukti bersalah dua tahun lalu. Mereka dilaporkan telah mengadakan pembicaraan informal setelah putusan dipublikasikan. Keputusan masing-masing klub bisa sangat dipengaruhi oleh seberapa berat sanksi yang akhirnya dijatuhkan kepada City.
Konteks Lebih Luas: Ujian bagi Premier League
Kasus City menjadi ujian besar bagi Premier League dalam menegakkan aturan keuangan. Jika sanksi dianggap terlalu ringan, kepercayaan klub-klub lain terhadap integritas kompetisi bisa terkikis. Sebaliknya, sanksi yang terlalu berat bisa memicu perlawanan hukum berkepanjangan dari City.
Perbandingan dengan kasus Everton memperlihatkan dinamika serupa. Dalam prosecusi pertama aturan PSR tiga tahun lalu atas kelebihan belanja £19,5 juta, Premier League menuntut Everton dikenai pengurangan 12 poin. Komisi independen akhirnya memutuskan 10 poin, yang kemudian berkurang menjadi enam poin setelah banding. Bagi City, skala pelanggarannya jauh lebih besar sehingga banyak klub mendesak hukuman yang lebih tegas.
Ketidakpuasan juga mencuat terkait kesepakatan Premier League dengan Chelsea tahun ini. Chelsea didenda £10 juta setelah melaporkan sendiri pembayaran tidak sah kepada pemain dan agen pada era Roman Abramovich. Banyak klub menganggap denda itu tidak sebanding, sehingga memperkuat persepsi adanya perlakuan berbeda dalam penegakan aturan.
Jika City dijatuhi sanksi berat, lanskap kompetisi bisa berubah signifikan, termasuk membuka peluang bagi klub lain untuk naik ke posisi puncak. Namun jika sanksi dinilai kurang, Premier League berisiko kehilangan kredibilitas di mata klub dan publik. Semua mata kini tertuju pada proses banding dan sidang sanksi yang akan datang.
Opsi Sanksi Manchester City dan Preseden yang Ada
Komisi independen memiliki berbagai opsi sanksi yang bisa dijatuhkan kepada City. Mulai dari pengurangan poin, embargo transfer, hingga ekspulsi dari Premier League, semuanya tersedia sesuai tingkat pelanggaran. Namun karena belum ada preseden dengan skala serupa, komisi harus menentukan hukuman yang benar-benar proporsional.
Preseden dari kasus Everton menunjukkan bahwa Premier League dapat mendorong hukuman berat, meskipun komisi memiliki kewenangan akhir. Dalam sidang sanksi nanti, Premier League sebagai penuntut diperbolehkan mengajukan hukuman yang diinginkan, sementara City juga akan membela diri. Keputusan akhir tetap berada di tangan komisi independen.
Premier League sendiri akan mengambil posisi sanksi secara independen dari tekanan klub. Keputusan itu diambil oleh dewan direksi yang terdiri dari ketua Alison Brittain, CEO Richard Masters, serta tiga direktur non-eksekutif independen: Mai Fyfield, Dharmash Mistry, dan Matthew Ryder KC. Mereka harus menavigasi tekanan publik, tuntutan klub, dan risiko litigasi.
Tekanan dari klub rival menegaskan bahwa kasus Manchester City bukan sekadar soal satu klub, melainkan ujian bagi kredibilitas Premier League dalam menegakkan aturan keuangan. Degradasi satu musim dinilai tidak memadai oleh banyak pihak, sementara opsi sanksi lain seperti pengurangan poin besar, embargo transfer, atau ekspulsi masih terbuka. Proses banding dan sidang sanksi yang diperkirakan selesai awal tahun depan akan menjadi momen penentu.
Apa pun keputusannya, dampaknya akan terasa luas: mulai dari masa depan City, potensi gugatan kompensasi dari rival, hingga kepercayaan publik terhadap integritas kompetisi. Premier League harus membuktikan bahwa aturan keuangan berlaku sama bagi semua klub, tanpa terkecuali. Kasus ini akan menjadi tolok ukur seberapa serius penegakan regulasi di sepak bola Inggris.